Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Harus Ajukan 2 Nama Ini ke MPR, Siapa Saja?

SuaraSumsel.id - Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto memunculkan pertanyaan baru mengenai siapa yang akan mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia jika pengunduran diri tersebut benar-benar terjadi.

Konstitusi ternyata telah mengatur mekanisme penggantian wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Presiden Prabowo tidak bisa langsung menunjuk satu orang untuk menggantikan Gibran. Ada dua nama yang harus diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian dipilih melalui sidang lembaga tersebut.

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Aturan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden.

Artinya, apabila jabatan Gibran benar-benar kosong, kewenangan mengajukan dua calon berada di tangan Prabowo. Sementara keputusan akhir mengenai siapa yang menjadi wakil presiden pengganti berada di tangan MPR.

Gibran sudah menyampaikan niat mundur kepada Prabowo

Wacana penggantian wakil presiden mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan Prabowo dan Gibran di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam kesempatan itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden di tengah dinamika persoalan dokumen pendidikannya.

Prasetyo menjelaskan, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Ia sekaligus meluruskan informasi yang menyebut Presiden menolak niat pengunduran diri tersebut.

"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga: Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Tito Karnavian hingga Badrodin Haiti Hadir

Dalam pertemuan itu, Gibran juga memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di peradilan tata usaha negara.

Pernyataan Istana tersebut belum berarti Gibran telah resmi mengundurkan diri. Belum ada pengumuman bahwa jabatan wakil presiden dinyatakan kosong ataupun keputusan mengenai pengganti.

Karena itu, mekanisme penggantian wakil presiden masih merupakan skenario konstitusional apabila pengunduran diri benar-benar terjadi.

Dua nama harus diajukan Prabowo, tetapi siapa calonnya?

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR.

Namun, konstitusi tidak menyebutkan nama tokoh tertentu yang otomatis berhak menggantikan wakil presiden. Tidak ada pula ketentuan bahwa calon pengganti harus berasal dari partai politik tertentu atau merupakan pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai menteri.

Dengan demikian, nama-nama yang beredar dalam perbincangan politik belum dapat disebut sebagai calon resmi sebelum diajukan oleh presiden sesuai mekanisme konstitusi.

Prabowo nantinya harus mengajukan dua nama untuk dipilih MPR. Kedua calon tersebut akan mengikuti mekanisme pemilihan yang ditentukan dalam sidang lembaga negara tersebut.

Hal ini sekaligus membantah anggapan bahwa presiden bisa langsung menunjuk satu orang untuk mengisi jabatan wakil presiden yang kosong.

MPR punya waktu maksimal 60 hari untuk memilih pengganti

Konstitusi juga menetapkan batas waktu agar kekosongan jabatan wakil presiden tidak berlangsung terlalu lama. Dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Sidang tersebut bertujuan memilih satu wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden.

Wakil presiden terpilih kemudian menjalankan tugas untuk sisa masa jabatan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, pengisian jabatan tersebut bukan berarti membuka pemilihan presiden dan wakil presiden baru oleh masyarakat.

Mekanisme ini berbeda dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945.

Dalam pemilihan umum, pasangan presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Namun, ketika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden di tengah masa jabatan, konstitusi memberikan mekanisme khusus melalui usulan presiden dan pemilihan oleh MPR.

Berbeda dengan pemakzulan, siapa yang menentukan nasib Gibran?

Selain kabar mengenai niat pengunduran diri, posisi Gibran juga menjadi perhatian setelah muncul usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR.

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya membenarkan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan tersebut.

Puan menegaskan bahwa tindak lanjutnya harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.

Perlu dipahami, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua proses berbeda. Pengunduran diri berawal dari keputusan pejabat untuk melepaskan jabatannya, sedangkan pemakzulan merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.

Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur bahwa pemberhentian presiden maupun wakil presiden harus melalui proses yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.

DPR terlebih dahulu harus menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan. Pendapat tersebut kemudian diperiksa dan diputus oleh MK sebelum dapat diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan.

Karena itu, penerimaan laporan usulan HMP tidak otomatis berarti Gibran telah dimakzulkan.

Belum ada dua nama resmi pengganti Gibran

Hingga perkembangan informasi pada Selasa (10/11/2026), belum ada pengumuman resmi dari Presiden Prabowo mengenai dua calon pengganti Gibran.

Belum ada pula keputusan formal bahwa jabatan wakil presiden telah kosong.

Jika pengunduran diri benar-benar terjadi, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar pengisian jabatan tersebut. Prabowo mengusulkan dua nama, sedangkan MPR memilih satu orang untuk melanjutkan sisa masa jabatan.

Dengan demikian, pertanyaan mengenai siapa yang akan menggantikan Gibran belum memiliki jawaban berupa nama. Kepastian baru dapat diketahui apabila proses konstitusional tersebut benar-benar dijalankan dan Presiden mengajukan calon kepada MPR.