Bayar Rp2,5 Juta untuk Cerai Tanpa Sidang, Akta yang Diterima Warga Ternyata Palsu

Polisi belum menutup kemungkinan bertambahnya jumlah korban seiring proses penyidikan yang masih berlangsung.

Kasus ini menjadi perhatian karena pelaku diduga memanfaatkan kebutuhan masyarakat yang ingin mengurus perceraian dengan menawarkan proses yang lebih mudah dan cepat.

Padahal, dokumen perceraian merupakan dokumen hukum yang berkaitan langsung dengan status perkawinan seseorang.

Polisi Ingatkan Masyarakat Waspada Jasa Pengurusan Akta Cerai
Kasus penipuan tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran jasa pengurusan dokumen perceraian yang menjanjikan hasil instan tanpa prosedur resmi.

Masyarakat perlu memastikan setiap proses perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama sesuai ketentuan yang berlaku bagi pasangan beragama Islam.

Selain itu, keaslian dokumen perceraian perlu diperiksa melalui lembaga pengadilan yang menerbitkannya. Keberadaan barcode maupun tanda tangan elektronik pada dokumen tidak boleh langsung dianggap sebagai jaminan keaslian sebelum dilakukan verifikasi.

Dalam perkara ini, polisi menjerat tersangka dengan Pasal 492 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan atau Pasal 486 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait dugaan penipuan atau penggelapan.

Berdasarkan keterangan kepolisian, tersangka terancam hukuman maksimal empat tahun penjara.

Hingga kini, penyidik masih mengembangkan perkara untuk mengungkap kemungkinan adanya korban tambahan serta pihak lain yang diduga terlibat.

Baca Juga: Sultan Muda Goes to OKU Timur, Dorong UMKM Melek Keuangan dan Akses Pembiayaan

Masyarakat yang merasa pernah mengalami modus serupa diimbau menempuh jalur pelaporan kepada kepolisian.