Megawati Akui Tak Punya HP karena Penyadapan, Singgung Listyo Sigit Sudah Waktunya Diganti

SuaraSumsel.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkapkan alasannya tidak menggunakan telepon seluler atau handphone (HP). Pengakuan tersebut disampaikan saat menyinggung kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam acara pembukaan Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Di hadapan peserta acara, Megawati mengaku kembali banyak ditanya mengenai alasan dirinya tidak memiliki HP. Ia kemudian mengaitkan hal tersebut dengan pengalamannya sebagai pihak yang pernah mengalami penyadapan. "Saya memang nggak punya HP, memang nggak punya," kata Megawati sebagaimana diberitakan ANTARA, Senin.

Megawati juga menyinggung pernyataannya beberapa tahun lalu mengenai Listyo Sigit yang saat itu masih menjabat Kapolri. Ia mengaku pernah menyampaikan bahwa pergantian pimpinan Polri tersebut sudah waktunya dilakukan.

"Buktinya, saya sekarang kepingin ngomong. Tahun berapa kan saya sudah ngomong bahwa Pak LSP itu sudah waktunya, aduh, diganti," ujarnya.

Megawati menegaskan pernyataan tersebut bukan dilandasi rasa tidak suka ataupun kebencian terhadap Listyo Sigit.

"Benar kan? Lho, saya tidak sirik, tidak benci," katanya.

Megawati Singgung Pengalaman Penyadapan

Dalam kesempatan tersebut, Presiden ke-5 RI itu juga mengaitkan keputusannya tidak menggunakan HP dengan pengalaman penyadapan yang pernah disinggungnya.

Baca Juga: Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Tito Karnavian hingga Badrodin Haiti Hadir

Pernyataan tersebut kembali menjadi perhatian setelah kasus dugaan penyadapan ilegal mencuat dan menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk Listyo Sigit.

Megawati juga menekankan posisinya sebagai Presiden kelima RI. "Saya ini jelek-jelek masih Presiden kelima. Nggak ada mantan presiden. Tolong diinget dulu," ujarnya.

Pernyataan Megawati tersebut disampaikan di tengah perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.

Empat Orang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan sejumlah perwira tinggi dan mantan pejabat Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.

Pada 3 November 2026, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri berinisial AS, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri berinisial EH.