452 Hektar Lahan Terbakar di Palembang, 93 Hektar Berada di Kawasan Rawa Konservasi

“Fakta historis di Sukarami membuktikan bahwa kebakaran lahan di Palembang adalah bagian dari siklus awal industri properti,” kata Hadi.

Penelusuran itu juga penting untuk membedakan perubahan fungsi lahan yang terjadi setelah kebakaran dengan dugaan pembakaran yang sejak awal dilakukan untuk menyiapkan lahan pembangunan.

Atas temuan tersebut, Perkumpulan Lingkar Hijau mendesak Wali Kota dan Pemerintah Kota Palembang mengambil sejumlah langkah.

Lingkar Hijau juga meminta pemerintah menangguhkan penerbitan izin terkait reklamasi rawa dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada area yang baru terbakar, sembari melakukan pemeriksaan status lahan dan kesesuaiannya dengan tata ruang.

Lingkar Hijau meminta dinas terkait mengaudit kepemilikan lahan di zona perumahan dan rawa konservasi yang terbakar. Organisasi tersebut mendorong pemberian sanksi administratif maupun penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan.

Selain itu, Lingkar Hijau mengusulkan agar 93,32 hektare kawasan rawa konservasi yang dilaporkan terbakar ditetapkan sebagai zona yang tidak boleh dibangun dan dipulihkan fungsi ekologisnya.

Usulan tersebut merupakan tuntutan organisasi lingkungan, bukan keputusan pemerintah yang telah ditetapkan.

Kasus ini menempatkan perlindungan rawa, pengawasan tata ruang, dan penegakan hukum sebagai bagian penting dari evaluasi penanganan karhutla di Palembang. Di tengah kabut asap yang berdampak pada masyarakat, penelusuran sumber kebakaran di dalam maupun di luar kota diperlukan agar kebijakan penanganan tidak berhenti pada pemadaman, tetapi juga menyasar pencegahan kebakaran berulang.

Baca Juga: Sumsel United vs Persikad Depok: Laskar Juaro Incar Kemenangan Ketiga, Hibiki Mochizuki Berpeluang M