Wamen LH Minta Perusahaan Bangun Infrastruktur Air untuk Cegah Karhutla Sumsel

SuaraSumsel.id - Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Wamen LH/BPLH) Diaz Faisal Malik Hendropriyono meminta perusahaan di Sumatera Selatan memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan membangun infrastruktur pengelolaan air, terutama di kawasan gambut.

Menurut Diaz, pengendalian karhutla di lahan gambut tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah muncul. Kondisi lahan harus dijaga tetap basah agar risiko kebakaran berulang dapat ditekan.

Hal tersebut disampaikan Diaz dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Kantor BPBD Sumatera Selatan, Palembang, Rabu (7/10/2026), bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan perwakilan perusahaan. “Pemerintah pusat dan daerah tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, kami memerlukan kerja sama dan dukungan dari pihak swasta,” kata Diaz.

Ia mengatakan perusahaan, khususnya yang memiliki wilayah konsesi di kawasan rawan karhutla, memiliki peran penting dalam mencegah kebakaran yang berulang setiap tahun. “Kami datang ke sini bukan untuk saling menyalahkan, melainkan mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama,” ujarnya.

Api di Gambut Bisa Menjalar di Bawah Permukaan

Diaz menjelaskan penanganan karhutla harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Pada lahan gambut, api dapat menjalar di bawah permukaan sehingga penanganannya membutuhkan strategi berbeda.

Karena itu, operasi modifikasi cuaca maupun penyiraman dari udara tidak dapat menjadi satu-satunya cara untuk menangani kebakaran gambut. “Untuk menangani kebakaran di lahan gambut, operasi modifikasi cuaca dan penyiraman air dari udara tidak dapat menjadi satu-satunya andalan. Api di lahan gambut harus dipadamkan, dan kondisi gambut harus terus dijaga agar tetap basah,” katanya.

Salah satu langkah yang didorong adalah pembangunan sekat kanal untuk menahan air di kawasan gambut. Pemerintah dan perusahaan juga diminta mengidentifikasi sungai terdekat yang dapat menjadi sumber air, sekaligus menyiapkan titik pengambilan air dan pompa untuk mengalirkannya ke lahan.

“Saya meminta dukungan perusahaan-perusahaan untuk membangun infrastruktur guna mengatasi atau memitigasi kebakaran lahan agar kejadian seperti ini tidak terulang. Kami membutuhkan kontribusi perusahaan dalam upaya tersebut,” ujar Diaz.

Baca Juga: Kabut Asap Palembang Ganggu Penerbangan, 15 Pesawat Terdampak saat Jarak Pandang 400 Meter

Namun, pembangunan infrastruktur pengelolaan air tidak sepenuhnya tanpa kendala. Diaz mengungkapkan masih ada sebagian masyarakat yang menolak pembangunan sekat kanal karena khawatir akses pengangkutan hasil produksi terganggu dan lahan menjadi terlalu basah.

Karena itu, pemerintah daerah hingga pemerintah desa bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten/kota diminta aktif menjalin komunikasi dengan masyarakat. “Kepala desa dan DLH kabupaten/kota diharapkan berperan ketika perusahaan telah berkomitmen untuk membantu. Dengan demikian, kita dapat menjaga kelestarian ekosistem gambut,” ujarnya.

APHI Sebut 9 Pompa Digunakan di Sungai Mesuji

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menyatakan kesiapan dunia usaha untuk mendukung penguatan infrastruktur pencegahan karhutla.

Ia mengatakan sejumlah perusahaan telah melakukan pembasahan lahan gambut, salah satunya dengan menggunakan pompa sentrifugal untuk menaikkan air ke lahan. “Di Sungai Mesuji, kami menggunakan sembilan pompa sentrifugal untuk menaikkan air ke lahan gambut. Upaya itu sudah kami lakukan,” katanya.

Menurut Soewarso, muka air di lahan gambut cenderung turun ketika musim kemarau sehingga membutuhkan tambahan pasokan air. “Pada musim kemarau, muka air di lahan gambut turun sehingga pasokan airnya perlu ditambah. Karena itu, diperlukan keterpaduan, kerja sama, dan kejelasan pihak yang memimpin upaya ini,” ujar Soewarso.