Kabut Asap Sumsel Tak Hanya Bikin Sesak, Akademisi Soroti 'Empathy Gap' Kepala Daerah

Di titik inilah transparansi menjadi bagian dari penanganan krisis.

"Ketika publik tidak memperoleh informasi yang cukup, ruang kosong tersebut mudah diisi oleh dugaan, spekulasi dan ketidakpercayaan," ucapnya.

Karena itu, menurut Ahmad, pemerintah tidak cukup hanya memadamkan api. Pemerintah juga perlu “memadamkan ketidakpastian informasi” yang berkembang di tengah masyarakat.

Kematian Hardiansyah menjadi pengingat

Driver ojol Hardiansyah bukan satu-satunya warga yang berhadapan dengan buruknya kualitas udara. Sebagai pengemudi ojol, ia termasuk kelompok pekerja yang tidak mudah menghentikan aktivitas ketika udara memburuk. Penghasilan mereka bergantung pada mobilitas dan keberadaan di ruang terbuka.

Sebelum meninggal, keluarga menyebut Hardiansyah memiliki riwayat asma dan beberapa kali mengalami sesak napas ketika kondisi asap memburuk.

Ia kemudian dibawa ke RSUD Palembang BARI dalam kondisi tidak sadar dan tanpa denyut nadi maupun napas. Tim medis melakukan sejumlah tindakan resusitasi, tetapi tidak berhasil.

Namun, sampai saat ini tidak tepat menyimpulkan bahwa kabut asap merupakan penyebab langsung kematian Hardiansyah karena penyebab medis pastinya belum dijelaskan rumah sakit.

Justru di situlah pentingnya komunikasi publik yang transparan. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sudah diketahui, apa yang belum diketahui dan apa yang sedang diperiksa.

Baca Juga: Kabut Asap Palembang, Pesawat dari Malaysia Gagal Mendarat hingga Penumpang Rekam Momen Putar Balik

Dari “asap” menjadi soal kepercayaan publik

Krisis asap pada akhirnya bukan hanya persoalan lingkungan. Ia menyentuh kesehatan, pekerjaan, mobilitas, pendidikan, transportasi hingga rasa aman masyarakat.

Ketika warga merasakan dampaknya secara langsung, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa banyak titik api yang dipadamkan.

Ada ukuran lain yang tidak kalah penting: apakah masyarakat merasa dilindungi, didengar dan memperoleh informasi yang dapat dipercaya.

Ahmad menilai pemerintah perlu melibatkan lebih banyak perspektif dari pakar lingkungan, akademisi dan kelompok masyarakat sipil agar komunikasi maupun kebijakan penanganan karhutla tidak berhenti pada perspektif birokrasi.

Sebab, dalam situasi krisis, jarak antara pemerintah dan warga bukan hanya bisa diukur dari seberapa jauh kantor pemerintahan dari permukiman.