Viral Sampah Saat Kunjungan Prabowo, Senator Desak Evaluasi Tata Lingkungan

SuaraSumsel.id - Kejadian viral tumpukan sampah yang menyambut kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Rabu, 23 April 2025, bukan hanya menjadi perbincangan publik, tetapi juga memicu perhatian serius dari kalangan legislatif.

Anggota DPD RI asal Sumsel, Eva Susanti, menanggapi insiden tersebut.

Ia menilai bahwa pemandangan tidak sedap itu telah mencoreng wajah daerah dan mencerminkan lemahnya tata kelola lingkungan di tingkat pemerintah daerah.

Menurutnya, momen kedatangan Presiden seharusnya dimanfaatkan untuk menunjukkan kinerja terbaik, bukan justru memperlihatkan ketidakberesan dalam pengelolaan sampah yang berdampak pada citra daerah dan kenyamanan masyarakat.

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Dorong Percepatan Opla dan Cetak Sawah Baru Sumsel

Eva pun mendorong pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk menjadikan kejadian ini sebagai momentum introspeksi dan mempercepat perbaikan sistem pengelolaan lingkungan secara menyeluruh.

"Keberadaan tumpukan sampah yang ditutupi banner dan viral di jalur yang dilintasi Presiden bukan hanya soal estetika, tapi mencerminkan kegagalan sistemik dalam manajemen sampah dan kesadaran masyarakat," ujar Eva, yang juga duduk di Komite II DPD yang membidangi urusan lingkungan dan infrastruktur.  

Menurut Eva insiden tumpukan sampah saat kunjungan Presiden harus menjadi momentum refleksi mendalam bagi semua pihak, terutama Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Ia pun menegaskan pentingnya membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, berkelanjutan, dan disertai edukasi masif kepada masyarakat tentang arti penting menjaga kebersihan lingkungan.

Ia mengingatkan bahwa persoalan sampah bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Baca Juga: Buku Ajar Gajah Sumatra Diperkenalkan di SD OKI: Edukasi Satwa Dilindungi

Namun demikian, kata Eva — sapaan akrabnya — peran pemerintah tetap krusial sebagai pemegang kendali kebijakan dan penentu arah solusi.

“Pemerintah tidak bisa hanya bergerak karena ada kunjungan pejabat negara. Harus ada solusi konkret dan sistematis yang dijalankan sepanjang waktu, bukan sesaat,” ujarnya menegaskan.

"Masalah sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Namun, pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus memberikan solusi konkret, bukan hanya menjelang kunjungan pejabat negara," tegas Eva.

Isteri Wahyu Sanjaya Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Dapil Sumsel II ini juga mendorong agar Pemkab Banyuasin segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan kebersihan, termasuk memperluas jangkauan layanan pengangkutan sampah, menambah tempat pembuangan sementara (TPS), serta memperkuat peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Satgas Kebersihan di lapangan.

Tak hanya itu, Anggota DPD RI yang sudah jalan diperiode kedua ini menekankan pentingnya membangun sistem sanksi dan insentif, termasuk mendorong partisipasi warga melalui program bank sampah dan daur ulang berbasis komunitas.

"DPD RI akan terus mengawal isu-isu lingkungan seperti ini. Ini bukan hanya soal menjaga kebersihan, tapi juga bagian dari menjaga martabat daerah," ucap wanita asal Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin ini.

Insiden viral ini juga menyita perhatian warganet, yang mempertanyakan kesiapan daerah dalam menyambut kedatangan Presiden. Beberapa unggahan memperlihatkan tumpukan sampah yang ditutupi banner di titik jalur yang dilewati Presiden Prabowo Subianto, yang menimbulkan kesan kurangnya perhatian terhadap kebersihan lingkungan.

Eva menambahkan bahwa tumpukan sampah tidak hanya ditemukan di Banyuasin, tetapi juga banyak terlihat di jalan-jalan utama maupun lingkungan pemukiman di sejumlah wilayah Sumatera Selatan seperti di Kota Palembang, Ogan Ilir, hingga Musi Banyuasin.

Hal ini, mengindikasikan persoalan yang lebih luas, yang menyentuh soal minimnya infrastruktur pendukung hingga lemahnya pengawasan dan partisipasi publik.

Ia pun mendorong Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan seluruh pemerintah daerah di Sumsel untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah.

Di antaranya, dengan memperluas jangkauan layanan pengangkutan sampah, menambah TPS, memperkuat kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Satgas Kebersihan, serta membangun sistem edukasi dan kesadaran publik secara masif.

“Masalah lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Tapi pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan harus hadir dengan solusi yang konkret dan berkelanjutan,” tegas Eva.

Dengan sorotan dari pusat dan dorongan dari wakil daerah di DPD RI, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat dan strategis untuk memperbaiki citra dan kenyamanan wilayahnya ke depan.