SuaraSumsel.id - Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Banyuasin digeruduk massa untuk memprotes kebijakan kepala dinas setempat yang melarang kepala desa hingga Ketua RT untuk mengurus administrasi kependudukan Rabu (26/10/2022).
Sekelompok massa yang mengatas namakan Gerakan Cinta Rakyat (Gencar) Banyuasin itu menilai kebijakan tersebut menyengsarakan rakyat.
“Kepala Dinas, Bapak Saukani kami nilai sama sekali tidak manusiawi, menyengsarakan masyarakat yang membuat KTP, KIA dan lainnya” ujar Ketua Gencar Banyuasin, Julfikar Ali Buto saat orasinya.
Pihaknya menilai, kebijakan kepala dinas tersebut tidak sesuai dengan kondisi geografis dan mata pencarian masyarakat sebagai buruh di sejumlah kecamatan.
“Tidak mungkin masyarakat datang ke Kantor dinas, sementara mereka harus kerja untuk menafkahi keluarga,” katanya.
Dalam aksi protes tersebut, tokoh masyarakat Nachung Tajuddin yang turut hadir juga menyayangkan aturan Kepala Dinas Dukcapil yang dinilainya tidak pro rakyat.
Menurutnya, mengurus KTP membutuhkan waktu berhari-hari. Untuk itu, masyarakat tidak mungkin hadir ke kantor Dinas sehingga meminta diurus oleh RT dan kades.
“Nyatanya, Kades dan RT ditolak mengurus KTP dan lainnya. Kalau seperti ini, hapus saja RT dan Kades,” bebernya melansir sumselupdate.com jejaring suara.com.
Sementara itu, Korwil DPP Gencar Sumatera Selatan, Pida mengatakan, urusan di Disdukcapil hanya bisa cepat jika ada 'orang dalam'.
Baca Juga: Bandel Angkut Batu Bara Gunakan Jalan Umum, DPRD akan Panggil PT DBU
“Namun di lapangan, jika ada orang dalam urusan KTP selesai satu jam saja. Makanya saya sebut pelayanan Disdukcapil ini seperti taik,” kata dia.
Secara tegas, Pida pun meminta Bupati Banyuasin untuk mencopot jabatan Saukani sebagai kepala dinas.
“Turunkan Saukani, menyusahkan masyarakat, ada rasa kemanusiaan yang lebih penting dari aturan-aturan,” katanya.
Usai mengutarakan aspirasinya di kantor Disdukcapil Banyuasin, rombongan massa melanjutkan orasinya di gedung DPRD Banyuasin.
Sementara itu Sekretaris Dinas Dukcapil Banyuasin Sultan Arrasyid mengungkapkan jika pihaknya sudah maksimal melakukan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami sudah melakukan program ketuk pintu ke rumah masyarakat, membantu masyarakat yang kesulitan membuat administrasi kependudukan,” katanya.
Berita Terkait
-
Bandel Angkut Batu Bara Gunakan Jalan Umum, DPRD akan Panggil PT DBU
-
Tamatan SMK Di Sumsel Paling Banyak Jadi Pengangguran
-
Pakai KTP untuk Login cekbansos.kemensos.go.id dan Cek Daftar Penerima Bansos PKH, BPNT, dan BLT BBM 2022
-
Saksi Satpam Duren Tiga di Sidang Pembunuhan Yosua: Saya Dilarang Lapor RT CCTV Diganti
-
Pemilu Raya di Desa: 47 Desa di Kabupaten Tuban Gelar Pilkades Serentak Besok, Aparat Waspadai Daerah Rawan
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- Kasat Narkoba Tangsel Ditangkap! Diduga Edarkan Narkoba Bersama Enam Anak Buah
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Palembang Kekurangan TPU? Enam Kecamatan Masih Belum Punya Tempat Pemakaman Umum
-
Pertamina EP Adera Sambung Harapan Anak Putus Sekolah Lewat Program Sekolah Kembali
-
Apa Itu Aplikasi AMPERA 24/7? Kini Warga Palembang Bisa Akses Layanan Polisi dari Ponsel
-
Murid Mengeluh Sepatunya Mengganjal saat Dipakai Sekolah, Isinya Diduga Paket Sabu