Bukan Dua Tapi Enam Situs Dinas di Pemprov Sumsel Diretas

SuaraSumsel.id - Peretasan yang dilakukan tidak hanya dialami oleh dua dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel). Diketahui sebanyak enam situs dinas yang berhasil diretas oleh kelompok yang sama.

Kelompok yang menamai diri sebagai Pancasila Cyber Team dan Jombang Hacked Crew Cidro Xploiter Geng10 memamerkan telah meretas enam situs kedinasan yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (blhp.sumselprov.go.id), Dinas Kehutanan (dishut.sumselprov.go.id), Dinas Perpustakaan (dispustaka.sumselprov.go.id), Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (rskgm.sumselprov.go.id) dan Kesbangpol Provinsi Sumsel (kesbangpol.sumselprov.go.id) dan daftarsimdapro.sumselprov.go.id.

Namun sampai Senin (17/10/2022), beberapa situs telah disuspen.

Tim Sumselupdate.com-jaringan Suara.com, sempat berbalas pesan dengan kelompok yang melakukan peretasan tersebut. Kelompok ini mengungkapkan alasan melakukan peretasan.

Baca Juga: Fakta-Fakta Situs Dua Dinas di Pemprov Sumsel Diretas: Kini Belum Pulih

“Teruntuk pemerintah jangan anggaran bikin website aja yg gede benerin tuh website banyak bug nya wkwkwk developer nya cuma ngopi doang anggaran aja gede website gampang di retas wkwkwk makannya jangan kebanyakan korupsi bos #Dari masyarakat Untuk pemerintah,” kata kelompok tersebut.

“Pemerintah mah mikirin uang koruptor terus min katanya minta dana buat bikin website tapi masih aja jebol website nya,” ungkapnya.

Dikatakan mereka, keamanan situs pemerintah yang diretas tersebut sangatlah lemah.

“Di salah satu subdo sumsel user dan password admin sangat lemah sekali. Kalo bisa situsnya lebih diperkuat lagi keamananya soalnya di beberapa subdo masih ada banyak bug,” terang peretas.

Namun belum diketahui apakah peretas berhasil menguasai daya yang penting.

Baca Juga: Sumur Minyak Ilegal di Sumsel Kembali Terbakar, Satu Warga Desa Tewas

Menanggapi hal ini, Praktiisi Ilmu dan Teknologi (IT) di Sumsel, John Roni Coyanda mengungkapkan salah satu motif peretasan ialah ketidapuasan publik terhadap layanan atau data yang ditampilkan di situs pemerintah tersebut.