Pengamat: 3 Langkah Ekonomi Ini Bisa Selamatkan Indonesia Dari Krisis Sri Lanka

SuaraSumsel.id - Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengungkapkan jika krisis yang menjerat Sri Lanka harus menjadi pelajaran bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.

"Gagal bayar utang Sri Lanka harus jadi pelajaran bagi negara lain, termasuk Indonesia," kata Telisa melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Menurut Telisa, salah satu akibat dari krisis yang terjadi di Sri Lanka adalah dapat memicu larinya aliran modal asing dari negara berkembang, termasuk pasar surat utang di Indonesia.

"Meskipun hubungan perdagangan antara Indonesia dan Sri Lanka terbilang kecil, persepsi investor dan kreditur akan menganggap negara berkembang/lower middle income country memiliki risiko yang tinggi," katanya.

Baca Juga: LRT Sumsel Belum Diserahkan Ke Pemda, DPRD Sumsel Akui Sulit Alokasikan Anggaran

Melansir ANTARA, Telisa menuturkan bahwa Indonesia dapat mencegah kejadian (kebangkrutan) serupa dengan memperkuat daya tahan kondisi dalam negeri melalui berbagai cara.

Pertama, tidak mengantungkan ekonomi terlalu besar pada satu atau dua sektor komoditi dan harus terus mendiversifikasi ekonomi, terutama ke sektor-sektor yang memiliki nilai tambah, seperti manufaktur yang dapat menjadi bantalan seandainya terjadi external shock.

Kedua, lanjut dia, tidak mengantungkan diri terlalu besar terhadap produk impor, khususnya di sektor pangan dan energi, serta harus meningkatkan produksi dalam negeri.

Telisa juga memastikan banyak faktor sebuah negara mengalami kebangkrutan seperti krisis ekonomi dan politik yang dipicu pandemi COVID-19, perang Rusia di Ukraina, selain ketidakmampuan untuk membayar utang (gagal bayar/default).

Ia pun mengharapkan pemerintah bisa mengelola utang luar negeri secara hati-hati dan melakukan tata kelola dalam hal kebijakan pemberian subsidi agar tidak memberatkan APBN.

Baca Juga: Sumsel Jadi Pelopor Dharmayatra Indonesia, Jadikan Prambanan Dan Borobudur Pusat Keagamaan Hindu-Budha

Pemerintah perlu menghentikan proyek-proyek infrastruktur yang tidak sejalan dengan penurunan biaya logistik, kelancaran distribusi barang atau industrialisasi serta perlu berhati-hati dalam menerima pembiayaan utang.