Sumsel Sepekan: Vonis Alex Noerdin Dalam Dua Pusaran Korupsi dan 4 Berita Menarik Lainnya

SuaraSumsel.id - Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin divonis bersalah dan dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi pada kasus dana hibah masjid Sriwijaya dan PDPDE hilir. Majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 12 tahun penjara.

Vonis yang lebih rendah dari tututan jaksa ini juga mengharuskan mantan Gubernur Sumsel dua periode ini mengganti uang Rp 1 milar dengan hukuman pengganti subsider 6 bulan.

Alex Noerdin yang dihadirkan secara hybrid, menyatakan banding atas vonis yanng diberikan majelis hakim. Menurut Kuasa Hukum Alex Noerdin, vonis yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

1. Di Usia 71 Tahun, Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Divonis 12 Tahun Penjara Karena Dua Kasus Korupsi

Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin telah menjalani sidang dugaan dua korupsi sekaligus. Majelis hakim memvonis politisi Partai Golkar ini dengan hukuman 12 tahun penjara/

Alex Noerdin yang sudah berusia 71 tahun, terjerat dua kasus korupsi yakni dana hibat masjid Sriwijaya dan jual beli gas di tubuh BUMD PDPDE hilir. Kasus yang terjadi saat Alex Noerdin menjadi Gubernur Sumsel selama dua periode.

Baca selengkapnya

2. Divonis Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa, Alex Noerdin Banding

Mantan Gubernur Sumatrera Selatan atau Sumsel, Alex Noerdin divonis 12 tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Palembang. Vonis yang dibacakan secara bergilir oleh majelis hakim yang diketahui Yoesrizal ini, lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntutnya 20 tahun penjara.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca BMKG 20 Juni 2022: Sumsel Berawan Dengan Potensi Hujan Sedang

Mendapatkan vonis lebih rendah, politisi Partai Golkar ini mengajukan banding. Alex Noerdin divonis 12 tahun penjara atas dua kasus korupsi yakni kasus korupsi dana hibah masjid raya Sriwijaya dan korupsi di tubuh BUMD PDPE hilir.

Baca selengkapnya

3. Bayar Upah Pekerja di Bawah UMP, 9 Perusahaan di Sumsel Dipolisikan Pekerja

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan atau Disnakertrans Sumsel yemgah memproses sembilan  perusahaan dengan laporan dugaan membayar upah tidak sesuai standar.

Kepala Disnakertrans Sumsel Koimudin, mengatakan sembilan pelaporan kasus dugaan perusahaan memberikan upah pekerja di bawah UMP/UMK tersebut diterima dari serikat pekerja sejak beberapa bulan terakhir.

Baca selengkapnya