SuaraSumsel.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan seluruh jajarannya beserta keluarga besar Polri untuk berdisiplin dan menaati aturan yang berlaku di institusi tersebut.
Kapolri mengemukakan hal itu ketika membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2022 di Gedung Auditorium STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (2/3/2022).
"Ini (kedisiplinan) perlu ditanamkan di dalam personal individu dan dikembangkan menjadi satu kebiasaan dan dibawa menjadi disiplin nasional," kata Sigit.
Untuk meningkatkan kedisiplinan tersebut, jenderal bintang empat itu meminta jajaran untuk menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam Tribrata dan Catur Prasetya, serta aturan lain yang mengikat dalam kode etik dan disiplin Polri.
Kedisiplinan itu, kata Sigit, tidak hanya anggota Polri, tetapi juga berlaku kepada istri dan anak anggota Polri.
Ia mengingatkan seluruh keluarga besar Polri memiliki aturan dan disiplin yang berbeda dengan masyarakat sipil sehingga harus taat dan tunduk dengan aturan tersebut.
"Itulah yang membedakan TNI/Polri dan masyarakat sipil," ujar Sigit.
Mantan Kabareskrim Polri ini menyebutkan anggota Polri memiliki kewenangan yang berbeda dengan masyarakat sipil.
Namun, di sisi lain ada kebebasan yang itu hanya ada di masyarakat sipil seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini disebabkan karena politik yang dianut Polri adalah politik negara.
Baca Juga: Tanda Tangani Dekrit, Putin Larang Arus Keluar Mata Uang Asing di Atas 10.000 Dolar AS
"Terkait dengan kebijakan nasional dan negara, garisnya Polri harus mendukung kebijakan nasional, program nasional. Ini harus dipahami oleh seluruh keluarga besar Polri," ucapnya.
Apabila terjadi sesuatu dengan keluarga besar Polri, termasuk anak dan istri, kata Kapolri, tentunya akan berhubungan langsung dengan posisi anggota Polri, baik sebagai anggota maupun dalam organisasi.
Mantan Kapolda Banten ini juga menekankan bahwa apa yang disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapim TNI/Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022), bahwa anggota TNI/Polri tidak mengenal demokrasi lantaran sudah seharusnya polisi mendukung dan mengawal seluruh kebijakan dari pemerintah.
"Politik polisi adalah politik negara sehingga garisnya hanya satu kebijakan nasional dan negara satu napas dan tugas Polri mendukung, mengawal, dan mendorong agar kebijakan negara atau nasional berjalan," tutur Sigit.
Ia menegaskan bahwa doktrin anggota Polri adalah taat, setia, dan loyal terhadap pimpinan tertinggi negara. Untuk itu, Sigit meminta jajarannya untuk selalu mengingat dan menerapkan hal tersebut.
"Maka, hanya ada kata siap dan laksanakan, ini yang saya ingatkan kepada rekan-rekan," kata Sigit.
Berita Terkait
Terpopuler
- WNI Tentara Bayaran Rusia, Rendi Apriyanto Sempat Kirim Duit ke Ortu Tapi Rekening Diblokir
- 5482 Korban Keracunan MBG, Viral Ucapan Wapres Gibran: Bawa Bekal dari Rumah, MBG Jangan Dimakan
- Kekayaan Jusuf Hamka yang Dilaporkan Hary Tanoesoedibjo ke Polisi
- Jaksa Agung Burhanuddin Muncul di Istana, Bantah Bakal Dilantik jadi Jampidum
- 3 Sepatu Lokal Paling Nyaman dan Empuk untuk Jalan Terbaik Menurut Review
Pilihan
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
-
Pemain Timnas Indonesia Dapat Ancaman Pembunuhan
Terkini
-
Warga Sumsel Mulai Bergerak, Petisi Evaluasi dan Transparansi Karhutla Ramai Ditandatangani
-
Dulu Duet Prabowo di Pilpres 2014, Hatta Rajasa Kini Jadi Wakil Ketua Wantimpres
-
Asap Karhutla Tutup Jalur Sungai Banyuasin, Kapal Sembako Kandas dan Tenggelam
-
Kilang Plaju Satukan Doa dan Ikhtiar Lewat Sholat Istisqa di Tengah Kemarau
-
16 Korporasi Disidik Kasus Karhutla, Warga Sumsel Ajukan 7 Tuntutan