SuaraSumsel.id - Wacana menunda Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 dan usulan memperpanjang masa jabatan presiden dapat menciptakan kegaduhan, ketidakpastian, dan ketidakpercayaan rakyat.
Hal ini disampaikan Peneliti Utama Pusat Riset Politik BRIN Prof. R. Siti Zuhro.
Dia meminta para elite politik berhenti menciptakan polemik terkait dengan pemilu karena mereka punya tugas yang lebih penting, di antaranya memajukan Indonesia dan menyejahterakan rakyat.
"Mereka ini, baik partai politik, DPR, DPD RI, MPR RI, dan Pemerintah semestinya berhenti mewacanakan topik-topik yang ujung-ujungnya menciptakan polemik dan kontroversi serta upaya untuk melanggengkan kekuasaan semata," kata Siti Zuhro pada acara diskusi yang digelar secara virtual oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia sebagaimana diikuti di Jakarta, Senin.
"Kalau dipaksakan chaos, rusuh nanti," tegas Siti Zuhro.
Dalam acara itu, dia mengajak seluruh pihak, terutama para elite politik, untuk mengingat kembali amanat reformasi selepas tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998.
Siti Zuhro menjelaskan pembatasan masa jabatan dan pemilu yang digelar sesuai dengan jadwal merupakan upaya untuk memenuhi amanat dan tujuan reformasi, yaitu menciptakan kepastian pada pergantian kepemimpinan di Indonesia.
"Pembatasan masa jabatan presiden 2 periode sebagaimana diatur dalam konstitusi adalah bagian dari menjaga Indonesia sebagai negara demokrasi," terang Siti Zuhro.
Pakar politik BRIN itu lanjut mengingatkan para elite parpol ada, banyak masalah yang lebih mendesak untuk dicari solusinya daripada memikirkan perpanjangan masa jabatan presiden atau menunda pemilu.
Baca Juga: Harga CPO Naik, Petani Sawit Sumsel Mengaku Raup Untung tapi Harga Pupuk Ikut Naik
"Tolong dipikirkan tiap statement (pernyataan dari) elite itu terhadap ketenangan, stabilitas politik, keamanan, dan harmoni di tengah masyarakat. Perhatikan dampaknya, perhitungkan, betul-betul ditakar bagaimana dampaknya," tegas dia.
Wacana menunda Pemilu 2024 kembali jadi polemik setelah beberapa pimpinan parpol pendukung pemerintah menyampaikan usulan itu.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar minggu lalu mengusulkan Pemilu 2024 ditunda 1–2 tahun demi menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.
Usulan Muhaimin disambut oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dia secara terbuka mendukung wacana Pemilu 2024 ditunda karena alasan ekonomi, pandemi, dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang diyakini tinggi. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Usulan Cak Imin Bikin Gaduh, Isu Penundaan Pemilu 2024 Disebut Kekonyolan Politik
-
Pemerintah Tak Mau Dikaitkan Soal Usulan Penundaan Pemilu: Itu dari Partai Politik!
-
Hentikan Wacana Penundaan Pemilu, Jangan Bikin Rakyat Gamang
-
Politisi PDIP Nilai Usulan Penundaan Pemilu Seperti untuk Menjerumuskan Jokowi
-
Pengamat Nilai Penundaan Pemilu 2024 Berbahaya: Bukan Berarti Jabatan Presiden Diperpanjang
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- Apa Varian Tertinggi Isuzu Panther? Begini Spesifikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Amukan Si Jago Merah Hanguskan 10 Rumah dan 2 Lapak di Bintaro
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
Terkini
-
Dari Majalengka ke Berbagai Kota: Genteng UMKM Menopang Program Perumahan
-
Rayakan Ramadan Lebih Hemat lewat Promo Spesial dari BRI
-
Bukber, Nonton, hingga Belanja Mainan Lebih Hemat dengan Promo BRI Ramadan
-
BRI Pastikan Akses Perbankan Tetap Mudah Selama Libur Idul Fitri 2026
-
Promo BRI KKB Hingga April 2026, Bunga 2,85% Flat dan Proses Pengajuan Serba Digital