Meski Harga Minyak Sawit Naik, Warga Jambi Diminta Tidak Alih Fungsi Lahan Sawah Jadi Kebun Sawit

SuaraSumsel.id - Di saat permasalahan harga sawit yang mahal di pasaran, Gubernur Jambi Al Haris meminta masyarakat tidak alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Hal ini dilakukan agar swasembada beras.

"Harapannya agar masyarakat tidak melakukan alih fungsi lahan, khususnya di Desa Sarang Burung Simpang Limo Kabupaten Muaro Jambi, sehingga dapat membantu swasembada beras di Provinsi Jambi," kata Al Haris di Jambi, RABU.

Pemerintah Provinsi Jambi mencanangkan agar daerah itu mampu mewujudkan swasembada beras mengingat masih tersedianya lahan diperuntukkan persawahan.

Di Desa Sarang Burung Simpang Limo tersebut terdapat 120 hektar lahan persawahan.

"Harapannya lahan tersebut dapat terjaga dan masyarakat di daerah itu mampu mengefektifkan lahan tersebut untuk pertanian," katanya.

Untuk membantu masyarakat meningkatkan produksi padi, Pemerintah Provinsi Jambi melalui program dua miliar satu kecamatan mengalokasikan dana teruntuk bidang pertanian.

"Kepala desa juga bisa mengajukan proposal kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk meminta bantuan dan Pemerintah Provinsi Jambi siap membantu," kata Al Haris.

Al Haris menegaskan Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat Jambi yang tertuang dalam visi pembangunan Provinsi Jambi, yaitu Visi Jambi MANTAP (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional) di bawah Ridho Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dengan misi kedua memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah.

Baca Juga: Komisi I DPR Pantau Pembangunan Infrastruktur TIK di Sumsel

Al Haris turut mengapresiasi kegiatan tradisi sedekah payo yang dilaksanakan oleh Desa Sarang Burung Simpang Limo Kabupaten Muaro Jambi. Menurut Al Haris kegiatan tersebut memiliki nilai positif bagi masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung sedekah payo dan siap membantu memfasilitasi kelompok tani melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota memberikan perhatian besar untuk mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan, terutama swasembada beras, karena petani lah merupakan ujung tombak dalam mewujudkan swasembada beras," kata Al Haris menjelaskan. (ANTARA)