Menilik Venue PON XX Papua, Berteknologi dan Eksotis

SuaraSumsel.id - Pergelaran PON Papua XX 2021 telah dibuka oleh Presiden Joko Widodo, akhir pekan lalu. Pemerintah telah membangun venue ajang olahraga baru di Pulau Papua.

Setidaknya ada tujuh venue PON Papua yang sudah dibangun dengan teknologi canggih dan juga eksotis.

Direktur Prasarana Strategis Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menuturkan pembangunan tujuh venue telah menelan dana Rp 1,5 triliun. Pembangunan tujuh venue lebih efisien dari pengajuan Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp1,7 triliun untuk empat venue.

"Investasi pemerintah dari APBN untuk pembangunan tujuh venue total Rp 1,5 triliun, terdiri Rp 1 triliun untuk fisik venue, Rp 200 miliar penataan kawasan serta Rp300 miliar untuk rumah susun," ujarnya, Sabtu (2/10/2021).

Adapun tujuh venue tersebut di antaranya Istora Papua Bangkit di Distrik Sentani Timur, Jayapura, venue akuatik dan panahan di Kampung Harapan, Jayapura.

Sedangkan venue kriket dan hoki di Doyo Baru, Jayapura. Venue sepatu roda di Bumi Perkemahan Waena, Kota Jayapura, serta venue dayung di Teluk Youtefa, Kota Jayapura.

Iwan mengatakan pembangunan venue mengacu pada standar kebutuhan olahraga yang dibuktikan oleh sertifikasi internasional.

Seperti Istora Papua Bangkit yang menggunakan konstruksi berteknologi tinggi pengendali udara tekstil ducting sehingga memungkinkan pertandingan yang sensitif pada  angin yang tidak akan terganggu.

Pembangunan venue dikatakan Iwan memanfaatkan aspek alam Papua yang eksotis seperti ada di venue dayung dan akuatik.

Baca Juga: Fajar Abdurrahman Sumbang Emas Pertama Sumsel PON XX Papua

"Karena ini dibangun di Papua kita berharap alam Papua yang eksotis jadi salah satu hal yang kita manfaatkan. Penonton di venue dayung bisa asik menonton lomba di Teluk Youtefa," katanya.

Pada venue akuatik [PON XX Papua 2021, penonton di tribun juga disajikan pemandangan pegunungan Cycloop yang indah.

"Pemeliharaan juga sudah kami pertimbangan dengan menerapkan bangunan ramah lingkungan sehingga beban pengelolaan gedung tidak membebani keuangan daerah," pungkasnya. (ANTARA)