Ketua DPD PDIP Giri Ramanda menyampaikan pandangannya saat FGD [Tasmalinda/Suara.com]
“Dengan dasar hukum ini, perhutanan sosial di Sumsel butuh dukungan anggaran termasuk pengawasan. Karena dengan permasalahan yang kompleks, perhutanan sosial membutuhkan kolaborasi bersama, termasuk juga perusahaan sebagai mitra,” ujar Giri.
Tag
Berita Terkait
-
Asa Mantan Perambah Wariskan Nilai Bukit Cogong (3)
-
Kisah Lanskap Hutan Lindung Bukit Cogong yang Dirambah (2)
-
Jokowi Minta 2.929 SK Perhutanan Sosial Tak Berpindah Tangan: Hati-hati!
-
Jokowi Ungkap Realisasi Program Perhutanan Sosial hingga 2020
-
Hasril Chaniago Sebut Kakek Arteria Dahlan Pendiri PKI Sumbar
Terpopuler
- Aliran Minyak di Selat Hormuz Sudah Normal, Mengapa Harga BBM Masih Mahal?
- Selamat Tinggal Kevin Diks, Cabut Lebih Cepat dari Skuad Timnas Indonesia Usai Juara
- Usai Temuan Kamar Mewah, Ombudsman Garap Dugaan Pungli Rp150 Ribu per Minggu di Lapas Cibinong
- Menyakitkan Para Pencari Kerja, Guru Besar UGM: Perbuatan Gibran Tercela, Harus Diselesaikan
- 8 Sneakers Lokal Paling Nyaman dan Modis untuk Gaya Harian, Mulai Rp200 Ribuan
Pilihan
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
-
Nama Puan Disebut Jadi Pengganti Gibran, Begini Respons Ketua DPR
Terkini
-
12 Perusahaan di Sumsel Disegel KLH Terkait Karhutla, Sampel Diuji untuk Tentukan Sanksi
-
Pemprov Sumsel Janji Pulihkan Lahan Bekas Karhutla dengan Bibit, Bagaimana Mekanismenya?
-
Jarak Pandang Kurang dari 50 Meter, Kabut Asap Picu Kecelakaan Beruntun di Lampung
-
12 Perusahaan di Sumsel Disegel KLH Terkait Karhutla, Apa Sanksi Berikutnya?
-
18 Konsesi Perusahaan Terdeteksi 10.411 Hotspot, Sejauh Mana Tindakan Pemerintah?