Evaluasi PPKM Level 4 Palembang, Airlangga: Mobilitas Warga Naik

SuaraSumsel.id - Kota Palembang, Sumatera Selatan disebutkan mengalami peningkatan mobilitas warga, selama PPKM level 4 lalu. Hal ini merupakan evaluasi PPKM Level 4 yang berlangsung sejak 23 Agustus yang lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) mengatakan terjadi perbaikan kasus COVID-19 di luar Pulau Jawa-Bali.

“Sejalan dengan nasional itu terjadi perbaikan,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers Evaluasi dan Penerapan PPKM secara daring, Senin (30/8/2021).

Menko Airlangga merinci kasus fatality rate di Sumatera adalah 3,35 persen dan kasus aktif menurun hingga 42,17 persen.  Sementara, di Nusa Tenggara, terdata kasus case fatality rate (CFR) 2,23 persen dengan kasus aktif turun cukup tajam yakni 65,36 persen.

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Pastikan Sumsel Siap Gelar PTM

Sementara di Kalimantan (CFR) mencapai 3,1 persen dengan kasus aktif turun 51,72 persen.

“Sulawesi case fatality rate 2,48 persen dan kasus aktif turun 47,34 persen. Di Maluku Papua case fatality rate 1,55 persen dan kasus aktif turun 29,9 persen,” ujar Airlangga.

Sementara hasil evaluasi PPKM di luar Jawa-Bali, terdapat 20 kabupaten/kota level 4 dengan tren penurunan mobilitas yang melandai.

Adapun wilayah yang mengalami penurunan mobilitas hingga kurang dari 10 persen yakni Dumai, Medan, Rokan Hulu, Pringsewu Banggai, Banda Aceh, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Siak, Kabupaten Luwu Timur, Kota Samarinda dan Kota Merangin.

Sedangkan 9 kabupaten/kota yang memiliki kecenderungan peningkatan mobilatas, antara lain Bandar Lampung, Pekan Baru, Pematang Siantar, Simalungun, Jambi, Sumba Timur, Kupang, Jayapura, Padang dan Palembang.

Baca Juga: LIVE: Imbauan Protokol Kesehatan Pada Pelaku Seni dan Tokoh Lintas Agama di Sumsel

“Hal ini sesuai peringkat kabupaten/kota dari 104 pada tanggal 20 Agustus menjadi 85 kabupaten kota pada tanggal 28 Agustus,” tutur Airlangga.

Untuk level 3, turun dari 234 kabupaten/kota menjadi 232 kabupaten/kota. Kemudian level 2 naik dari 48 kabupaten/kota menjadi 68 kabupaten/kota dan level 1 naik dari 0 menjadi 1.

“Dari level tersebut di luar Jawa terjadi perbaikan level assessment,” katanya. (ANTARA)