SuaraSumsel.id - Nama Kadis kesehatan atau kadinkes sempat disebut sebagai penghubung atau orang yang menghubungkan Kapolda Sumatera Selatan dan pemberi donasi Rp 2 triliun, keluarga Akidi Tio.
Mendengar nama juga disebut, Kadis Kesehatan atau Kadinkes mengungkapkan jika ia hanya membantu dokter keluarga Akidi Tio, dokter keluarga menghubungkan kepada kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri.
“Prof Hardi Darmawan, meminta ke saya nomor hp bapak Kapolda Sumsel. Kemudian saya izin ke bapak Kapolda apakah diizinkan membagikan nomor hp-nya,” kata Lesty saat diwawancarai di kantor Gubernur Sumsel, Kamis (5/8/21)
Melansir Sumselupdate.com - jaringan Suara.com, ia mengatakan bahwa Kapolda memberikan izin untuk memberikan nomor kontaknya kepada Prof Hardi tersebut.
“Kata bapak Kapolda ya silahkan, karena memang ada orang yang berniat baik untuk memberikan bantuan, tentu kita semua berpikir positif,” ungkap Lesty.
Namun Lesty membantah adanya pertemuannya dengan Kapolda Sumsel dan Prof Hardi Darmawan sekaligus dihadiri oleh anak Akidi Tio, Heryanty.
“Saya tidak kenal dengan keluarga Akidi, tapi saya sangat mengenal Prof Hardi,” akunya.
Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri menyampaikan permohonan maaf terkait kasus dugaan sumbangan fiktif Rp 2 triliun Akidi Tio.
"Saya memohon maaf kepad seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus Kapolri, kepada masyarakat Sumatera Selatan, tokoh agama, tokoh agama, dan terkhusus unsur Muspida," ujar Kapolda, Kamis (5/8/2021).
Baca Juga: Buntut Donasi Rp 2 Triliun, Kapolda Sumsel Minta Maaf kepada Masyarakat Indonesia
Kapolda Sumsel juga mengakui jika dirinya salah. Sebagai seorang manusia, ia mengaku memiliki kelemahan, sebagai individu.
"Mulanya, ketika ibu Kadinkes menhubungi saya dan memberi tahu akan ada sumbangan dari Keluarga Akidi yang disampaikan Prof Hardi, sehingga sifatnya pribadi kepada saya," kata Kapolda.
Kemudian Kapolda mempertanyakan dana hibah tersebut diberikan untukknya sebagai pribadi atau atas nama Kapolda Sumsel yang diamanatkan bagi penangan Covid-19 di Sumsel.
"Saya memang kenal dengan keluarga Akidi, khususnya Alm pak Akidi dan anak pertamanya Ahok ketika saya bertugas di Aceh Timur," jelas ia.
Dalam diskusi bersama Prof Hardi dan Kadinkes Sumsel tersebut sudah dihadiri anak Akidi Tio, Heriyanti yang menjelaskan jika donasi tersebut berbentuk cek.
Setelah mendapatkan informasi dana hibah, atau tepatnya sebelum penyerahan simbolik tersebut pihaknya membentuk tim mencari kebenaran dana tersebut.
Tag
Berita Terkait
-
Berikut Pengusaha Tionghoa Palembang Masa 1950-1960, Tak Ada Nama Akidi Tio
-
Gaduh Sumbangan Fiktif Rp 2 Triliun, Mabes Polri Periksa Kapolda Sumatera Selatan
-
Kejanggalan Sumbangan Rp 2 Triliun Akidi Tio
-
Dikenal Tertutup, Menantu Akidi Tio Disebut Sewakan Dua Mobil Jadi Taksi Online
-
Buntut Donasi Rp 2 Triliun, Kapolda Sumsel Minta Maaf kepada Masyarakat Indonesia
Terpopuler
- Cara Cek BSU 2026 di JMO dengan Mudah
- 6 Sabun Cuci Muka Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- Fitur Pengkinian Data Rekening BSU Tidak Tersedia untuk Data Anda Maksudnya Apa?
- Habiburokhman Umumkan Gibran Serahkan Surat Mundur ke MPR Hari Ini, Disambut Tawa Anggota
- 10 Sepatu Lari 10K Terbaik, dari Brand Lokal hingga Internasional
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Retribusi 3 Pasar Palembang Diusut, Uang Setoran Pedagang Mengalir ke Mana?
-
19.199 Hotspot di Konsesi 3 Perusahaan, WALHI Laporkan BMH hingga PTPN VII ke Polda Sumsel
-
BRI Kartu Kredit Touch Hadir dengan Tampilan Baru, Transaksi Digital Makin Praktis
-
Sumsel Lumbung Pangan, Beras Premium Malah Langka dan Tembus Rp19 Ribu
-
1.987 PPPK Palembang Menanti Nasib, Benarkah 2027 Diangkat Jadi Penuh Waktu?