Kritik untuk Luhut, Dokter Tirta: Jika Tidak Bisa Beri Makan Tak Perlu PPKM

SuaraSumsel.id - Dokter Tirta kembali bersuara mengenai PPKM darurat yang menurutnya butuh banyak pembenahan dan evaluasi. Ia menyebut, Pemerintah tidak perlu melaksanakan PPKM jika tidak mampu memberi makanrakyat. 

Karena jika PPKM diteruskan, konfliknya akan mengarah pada konflik sosial antara yang punya uang dan tidak punya uang. Pada akun YouTube Karni Ilyas Club, dokter Tirta menyebutkan enam solusi yang bisa Luhut laksanakan jika mau PPKM darurat dipertegas.

Ia menyebut kondisi masyarakat yang terdampak PPKM ini sangat berat. Akan berbeda permasalahannya, jika Pemerintah mampu menjamin makan rakyat saat PPKM diberlakukan.

Dokter Tirta mencontohkan, ia menemukan kampung padat penduduk, dengan rumah berukuran empat kali empat meter. Lalu di rumah dengan ukuran tersebut, tinggal empat kepala keluarga (KK).

Baca Juga: Karyawan Hotel dan Restoran di Sumsel Banyak Belum Divaksin COVID-19, Ini Langkah PHRI

"Bisa banyangkan jika ada yang isoman. Mana bisa, orang mereka tidur sudah kayak tahanan. Jika satu kena, maka yang lain tertular. Belum lagi, jika ada yang terinfeksi, lalu tidak bisa tidur malah duduk di pos ronda," beber Dokter Tirta.

Ia pun menyebut jika pendemi COVID ini bukan menghancurkan sistem, namun makin memperlihatkan bobroknya sistem pemerintahan saat ini.

"Sehingga, solusinya jika pemerintah mau PPKM maka ngasih makan, jika tidak bisa makan maka jangan PPKM," ujar Dokter Tirta.

Lalu yang kedua, menghemat anggaran yang tidak perlu. Misalnya bansos lebih baik diarahkan untuk vaksinasi COVID 19 guna memperbanyak vaksinasi.

"Sementara yang mendapatkan gaji bulanan seperti ASN, pejabat anggota MPR dan DPR lebih baik WFH saja. Sementara orang yang tidak bekerja bulanan, maka dipersilakan kerja," sambung ia.

Baca Juga: Sumsel Genjot Produksi Padi lewat Program Optimalisasi dan Intensifikasi Lahan

Mereka yang tidak bekerja bulanan ini yang menjadi prioritas divaksin COVID 19.

Lalu dokter Tirta mengungkapkan jika isoman itu bukan hanya obat yang diperlukan. Mengingat obat ialah pengurang rasa gejala, namun rakyat yang isoman membutuhkan nutrisi.

Karena itu, pemerintah harus bisa mendapatkan data update mengenai pasien yang isoman namun tidak punya uang.

"Isoman itu terpenting bukan obat, namun nutrisi, pendataan yang isoman secara cepat dan digital, sasarannya ialah isoman tapi tanpa punya duit. Tapi ngomong pendataan digital, belum juga maksimal," sambung ia.

Terakhir, dokter Tirta mengungkapkan jika Pemerintah lebih baik meminta maaf, mengaku salah hingga rakyat legowo.

"Orang - orang terkait yang memangku kebijakan ini harus bisa mengakui kondisi, minta maaf," tegas dia.

Jika kondisinya seperti saat ini, lalu PPKM diperpanjang maka yang akan terjai ialah konflik sosial.

"Konfliknya uang, mereka yang tidak punya uang akan berkonflik mereka yang punya, itu kenapa gaya hidup pejabat makin disorot," sambung ia.

Mereka yang berkemampuan sebaiknya juga saling membantu, misalnya gaji anggota DPR dan MPR sebaiknya disumbangkan. Langkah ini sebagai penghematan anggaran negara.

Misalnya, ia mencontohkan sudah menutup 40 gerai toko miliknya, namun tetap membayar 150 gaji pegawainya.

"Uangnya dari mana?, dari sisa tabungan saya," aku Dokter Tirta.