SuaraSumsel.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan mendesak Gubernur Sumsel Herman Deru menunjuk pejabat (Pj) bupati setempat agar tidak menghambat jalannya roda pemerintahan di kabupaten itu.
Legislatif dari Fraksi PAN, Ledi Patra juga beralasan jika hal tersebut hendaknya menjadi perhatian khusus Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Belum adanya pejabat bupati itu berdampak terhadap kinerja pegawai. seperti kenaikkan pangkat serta pegawai pensiun,” kata Ledi di Baturaja, Selasa.
Hingga saat ini belum ada penunjukkan pejabat kepala daerah yang bisa mengambil keputusan atau PJ Bupati di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) setelah meninggalnya Bupati OKU Kuryana Aziz dan Wakil Bupati Johan Anwar diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK.
Apalagi, masa jabatan Plh OKU sudah memasuki masa tenggang sehingga pejabat Bupati OKU harus segera ditunjuk.
“Ini harus menjadi perhatian khusus baik dari Gubernur Sumsel maupun pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” katanya.
Oleh sebab itu, Ketua Komisi 1 DPRD OKU ini berharap pengambilan kebijakan soal PJ Bupati segera mungkin dilakukan agar tidak menghambat pembangunan di wilayah itu.
Gubernur Sumsel, Herman Deru sebelumnya saat dikonfirmasi terkait penunjukan PJ Bupati OKU beberapa waktu lalu menjawab santai dan terlihat jawaban politis.
Dia mengatakan, masih menunggu dan menghormati proses hukum Wakil Bupati OKU, Johan Anuar.
Baca Juga: Penyidikan Dugaan Korupsi BUMD PDPDE Sumsel Berlanjut, Kejagung Periksa Notaris
“Sabarlah dulu ya, kita masih menunggu proses banding yang diajukan pak Johan,” kata Deru saat kunjungan kerja ke Kabupaten OKU belum lama ini.
Seperti diketahui, saat ini roda pimpinan Pemerintah Kabupaten OKU masih dipimpin oleh Edward Chandra selaku pejabat pelaksana harian (Plh) Bupati OKU. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Kemendagri Rencanakan Ubah e-KTP Jadi Digital, Kependudukan Diakses Lewat Ponsel
-
Layanan Online Disdukcapil Kembali Normal Usai Diduga Diretas
-
Dirjen Dukcapil Beri Teguran Keras ke Pemkab Magelang karena Bagikan Data Pribadi Warga
-
Buatkan KK dan KTP, Transgender Diminta Jujur Isi Data
-
Serapan APBD Rendah, Pemerintah Minta Pemda Belanja Demi Pemulihan Ekonomi Nasional
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
42 Amplop Muncul Saat Pencairan Dana BOS di Lubuk Linggau, 3 Pegawai Dibebastugaskan
-
Rudiansyah Jadi 'Superman' Lawan Karhutla, Mengapa Kebakaran Hutan dan Lahan Terus Berulang?
-
51 Saksi Sudah Diperiksa, Mengapa Belum Ada Tersangka di Kasus Lampu Jalan Palembang?
-
Bank Sumsel Babel Muaradua Apresiasi Kajari OKU Selatan atas Penyelesaian Kredit Bermasalah
-
Sinergi Strategis Kilang Plaju dan BRIN Selamatkan Ikan Belida sebagai Warisan Hayati Nusantara