Peringati Hari Lingkungan Hidup, SIEJ Ingin Jurnalis Lebih Aktif Suarakan Isu Lingkungan

SuaraSumsel.id - Setiap 5 Juni, diperingati sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Dengan tema peringatan Ecosystem Restoration atau Restorasi Ekosistem, Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia atau The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) mendorong segenap pengelola media dan jurnalis menginstropeksi kerja-kerja guna pemulihan bumi, melalui karya-karya jurnalistiknya.

Ketua Umum SIEJ, Rochimawati mengatakan hari lingkungan hidup sedunia sebagai moment menyoroti pentingnya lingkungan dan mengingatkan orang- orang bahwa alam tidak boleh dianggap remeh.

"Dalam pengamatan kami, penyebaran informasi terkait kondisi lingkungan hidup semakin bertambah dari waktu-waktu. Baik dari sisi kuantitas dan kualitas. Namun apakah itu cukup? Masih banyak hal terkait lingkungan hidup yang bisa didalami dan diceritakan dengan lebih komprehensif kepada publik oleh media dan jurnalis," kata Rochimawati dalam keterangan persnya, Sabtu (5/6/2021).

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini juga akan menandai peluncuran resmi Dekade Restorasi Ekosistem PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) 2021 - 2030.

Baca Juga: Penusuk Polisi di Palembang Mengaku Teroris, Kapolda Sumsel: Tidak Langsung Dipercaya

Dekade PBB ini dimaksudkan untuk memulihkan ekosistem yang terdegradasi dan hancur untuk memerangi krisis iklim, mencegah hilangnya satu juta spesies dan meningkatkan ketahanan pangan, pasokan air dan mata pencaharian.

Tema tersebut dianggap tepat pada peringatan kali ini yang masih dalam suasana pandemi COVID-19. Keprihatinan serupa juga melingkupi di Indonesia.

Ambisi Pemerintah yang hendak mewujudkan setengah juta kendaraan listrik perlu dipandang secara menyeluruh. Alih-alih mengurangi pemanfaatan energi fosil, dukungan kepada industri mobil listrik perlu dikawal terkait kegiatan pertambangan nikel yang berpotensi jadi bencana di bagian timur Indonesia.

Keterlibatan Indonesia pasca Paris Agreement pada The Conference of Parties (COP) dan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ke-21 pada 2015 lalu dalam konteks transaksi jual beli sertifikat emisi karbon juga belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan.

Catatan Forest Watch Indonesia antara 2000-2017 memperlihatkan Indonesia telah kehilangan hutan alam lebih dari 23 juta hektare. Ini setara dengan 75 kali luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Baca Juga: Sumsel Pastikan Pembelajaran Tatap Muka Mulai Juli 2021

Sumber lainnya, World Resources Institute menempatkan Indonesia pada posisi tiga sebagai negara yang paling banyak kehilangan hutan hujan primer akibat deforestasi.

Konversi hutan jadi perkebunan kelapa sawit, lokasi pertambangan, dan kebakaran hutan ditengarai sebagai penyebab utama terjadinya deforestasi.

Pemerintah juga menargetkan pengurangan sampah hingga 30 persen pada 2025 mendatang. Setidaknya ada 12 proyek pembangkit listrik tenaga sampah yang didukung Pemerintah guna mencapai target itu.

Meski sudah banyak kritik dan masukan dari pemerhati lingkungan soal dampak bahaya dari proses pembakaran sampah, Kementerian Lingkungan Hidup tetap mendorong terealisasinya belasan proyek tersebut.

Media dan jurnalis juga kerap terjebak dalam konsep circular economy yang keliru saat merespons tanggung jawab dari produsen.

"Secara global, sampah yang berhasil ditarik, didaur ulang, dan digunakan kembali tidak lebih dari 10 persen saja. Ujung-ujungnya, industri tetap mengandalkan proses ekstraksi minyak bumi untuk memproduksi lebih banyak sampah, seperti kemasan satu kali pakai," sambung ia.