SuaraSumsel.id - Terjadi penambahan 387 kasus konfirmasi positif Covid 19 selama periode 10-16 Desember atau satu pekan setelah pilkada di Sumatera Selatan.
Peningkatakan menambah kenaikan jumlah pasien terpapar sebelumnya yakni periode 3-9 Desember lalu, yang bertambah 369 kasus
Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel Yusri mengatakan peningkatan kasus konfirmasi positif COVID-19 setelah pilkada serentak lebih banyak disumbangkan oleh Kota Palembang dan bukan dari daerah penyelenggara pilkada.
Ia mengatakan empat dari tujuh daerah penyelenggara pilkada di Sumsel justru turun ke zona kuning per 13 Desember karena minim temuan kasus baru.
"Sampai saat ini belum ada laporan klaster pilkada, namun kami belum bisa menyimpulkan bahwa pilkada clear kasus, karena perlu menunggu dua minggu setelah hari pencoblosan untuk melihat dampaknya," ujarnya di Palembang, Jumat seperti dilansir ANTARA.
Menurut dia, mayoritas kasus baru di Sumsel masih berasal dari Kota Palembang meski Kota Pempek itu tidak menyelenggarakan pilkada, sebab peningkatan kasus lebih besar dipengaruhi meningkatnya kegiatan masyarakat jelang akhir tahun.
Salah satu dampaknya Kota Palembang kembali ke zona merah sejak 6 Desember hingga saat ini, kata dia, sehingga satgas kembali meningkatkan razia protokol kesehatan dengan menekankan pada penindakan.
"Pengetatan razia juga untuk mengantisipasi potensi penambahan kasus di akhir tahun," tambahnya.
Sementara pakar biomolekular Universitas Sriwijaya yang juga Dirut RS Pusri Palembang, Prof Yuwono menyebut salah satu sebab peningkatan kasus di Sumsel karena pengaruh mobilitas masyarakat antarprovinsi, terutama dari dan menuju 12 provinsi prioritas COVID 19.
Baca Juga: Cegah Kematian Nakes, IDI Minta Pemerintah Buka Data Pasien Covid-19
"Sumsel memang tidak masuk 12 provinsi prioritas, tetapi pergerakan masyarakat dari Sumsel ke provinsi-provinsi prioritas cukup tinggi, mau tidak mau Sumsel ikut terdampak," kata dia.
"Di sini (RS Pusri) banyak kasus positif punya riwayat perjalanan dari Sumsel ke provinsi-provinsi prioritas atau sebaliknya," katanya menegaskan.
Selain itu peningkatan kasus juga besar kemungkinan disebabkan masih panjangnya masa menunggu tes usap yang memakan 3-4 hari.
"Selama masa menunggu itu orang-orang yang tes swab ada yang keliaran, padahal harusnya karantina dulu, kemudian ketika hasilnya keluar ternyata positif dan dia mungkin sudah menularkan COVID-19 ke orang lain," kata Prof Yuwono.
(ANTARA)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Medco E&P Perkuat Ekonomi Warga Muba Lewat Budidaya Lele Berkelanjutan
-
Bank Sumsel Babel dan Unsri Perkuat Sinergi, Buka Jalan Pendidikan bagi Putra-Putri Daerah
-
PTBA Dukung Pengungkapan Tambang Batubara Ilegal di Muara Enim, 11 Tersangka Ditangkap
-
Mengapa Rumah Anggota BPK Bobby Rizaldi Digeledah KPK di Kasus Audit Muara Enim?
-
Wapres Gibran Dijadwalkan ke Jembatan Musi V Palembang, Agenda Mendadak Ditunda