Fadli Zon Sebut Sri Mulyani Dukun Peramal: Coba Mikir Jangan Utang Melulu

SuaraSumsel.id - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan menyebutnya sebagai dukun peramal.

Ia melontarkan sebutan itu usai Sri Mulyani memaparkan bahwa di tahun 2045 mendatang Indonesia akan menjadi negara maju.

Menurut Fadli, Sri Mulyani seharusnya memikirkan hari ini dan tahun depan soal utang Indonesia yang dikhawatirkan akan menjadi warisan generasi mendatang.

"Ibu @KemenkeuRI menjadi dukun peramal RI tahun 2045 negara maju, 25 tahun dari sekarang. Aduh Bu, coba pikirkan hari ini dan tahun depan bagaimana caranya jangan utang melulu dan warisi gunungan utang kepada kenerasi mendatang," cuit Fadli Zon dikutip pada Kamis (19/11/2020).

Baca Juga: Fadli Zon: Mana Berani Polisi Tindak Gibran Langgar Protokol Kesehatan?

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menyebut bahwa tahun 2045 mendatang Indonesia akan menjadi negara maju berpendapatan tinggi.

Selain itu, ia juga menyebut bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-4 di dunia.

Namun, ia menegaskan bahwa proyeksi tersebut memerlukan persyaratan yang tidak mudah.

Siapkan Rp 99 Triliun untuk Ketahanan Pangan 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sektor pertanian termasuk pangan sangat penting dalam perekonomian nasional.

Baca Juga: Bali Bangkit, Jadi Tuan Rumah Konferensi Internasional MSEAP 2021

Pada saat pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan aktivitas di sejumlah sektor perekonomian nasional, sektor pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan justru mampu tumbuh sekitar 2,5 persen (year on year/yoy)

Karena itu, pemerintah akan berusaha agar sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan agar tetap tumbuh positif, khususnya pada masa pandemi Covid-19.

Salah satu upayanya adalah pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada 80 juta penduduk desa.

“Bantuan tunai tersebut, termasuk untuk 3,7 juta petani, nelayan, dan buruh nelayan,” kata Sri Mulyani.

Menurut dia, dalam menjaga stabilitas harga pangan, perhatian bukan hanya terhadap daya beli masyarakat saja. Kesejahteraan petani juga perlu menjadi perhatian.

"Keseimbangan antara menjaga kesejahteraan para petani dan daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin di dalam keseimbangan harga pangan adalah kebijakan yang terus dijaga oleh pemerintah," dia menambahkan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, untuk memberikan kepastian jaminan ketahanan pangan, pemerintah telah menganggarkan sedikitnya Rp 99 triliun untuk food security atau ketahanan pangan.

"Food security merupakan salah satu prioritas besar di dalam APBN 2021, Rp 99 triliun sendiri akan dialokasikan, merupakan belanja dari berbagai kementerian lembaga, tidak hanya kementerian pertanian atau perikanan, namun juga kementerian pekerjaan umum dan irigasi dan bahkan belanja melalui pemerintah daerah," katanya.

"Pemerintah juga mengalokasikan Rp 99 triliun itu untuk subsidi pupuk. Jadi ini merupakan belanja dari berbagai kelompok dan berbagai aktivitas," pungkasnya.