Jejak Karhutla di Konsesi Bumi Mekar Hijau, WALHI Catat Kebakaran Sejak 2014

WALHI menilai riwayat tersebut perlu menjadi bagian dari pemeriksaan aparat penegak hukum. Penelusuran tidak cukup hanya mengidentifikasi lokasi kebakaran, tetapi juga perlu melihat bagaimana perusahaan menjalankan kewajiban pencegahan dan pengendalian karhutla.

Aspek yang diminta untuk diperiksa antara lain sistem pengelolaan tata air, kesiapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, serta tindakan perusahaan sebelum, selama, dan setelah kebakaran. Pemeriksaan juga diharapkan mencakup upaya pemulihan lingkungan setelah kebakaran terjadi.

WALHI Sumsel mengadukan tiga perusahaan ke Polda Sumsel pada 13 November 2026. Selain PT Bumi Mekar Hijau, perusahaan lain yang turut diadukan adalah PT Golden Blossom Sumatra dan PTPN VII Cinta Manis.

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Sumsel, Galang Suganda, menyebut pengaduan tersebut merupakan tindak lanjut pemantauan hotspot, analisis spasial menggunakan citra satelit, serta investigasi lapangan sepanjang Agustus hingga Oktober 2026.

WALHI meminta aparat menyelidiki penyebab kebakaran di wilayah konsesi ketiga perusahaan, termasuk mendalami kemungkinan unsur kesengajaan maupun kelalaian.

Organisasi lingkungan tersebut juga meminta pemeriksaan terhadap kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban pencegahan dan pengendalian karhutla.

Selain itu, WALHI mendorong penyidik mendalami kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk peran pengurus dan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah konsesi.

Catatan kebakaran berulang tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman saat api muncul. Evaluasi pencegahan, pengelolaan kawasan, dan pemulihan lingkungan juga menjadi bagian penting untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Baca Juga: 19.199 Hotspot di Konsesi 3 Perusahaan, WALHI Laporkan BMH hingga PTPN VII ke Polda Sumsel