Gibran Mundur, Akademisi UIN Raden Fatah Bongkar Efeknya bagi Politik Sumsel

MPR kemudian menyiapkan tindak lanjut konstitusional atas kekosongan jabatan tersebut. Salah satu agenda yang dibahas adalah meminta Presiden mengajukan dua nama calon pengganti wakil presiden.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. Presiden mengusulkan dua calon untuk dipilih dalam sidang tersebut.

Mengapa Mundurnya Gibran Bisa Berpengaruh ke Politik Sumsel?

Taufik melihat perubahan posisi di tingkat nasional dapat memengaruhi cara para aktor politik daerah membaca arah kekuasaan.

Sebelum dinamika politik terbaru mencuat, menurutnya, pengaruh Presiden ke-7 Joko Widodo dan lingkaran politiknya masih menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam konstelasi politik daerah.

Ia mencontohkan sejumlah kepala daerah maupun calon kepala daerah yang sebelumnya datang ke Solo untuk meminta restu politik, termasuk Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. “Karena itu, pasca pengunduran diri Wapres Gibran jelas akan berdampak pada konstelasi politik di daerah termasuk Sumatera Selatan. Para kepala daerah akan menghitung ulang langkah-langkah politiknya,” ujar Taufik.

Perubahan ini, menurut dia, dapat membuat aktor politik daerah kembali mempertimbangkan hubungan, afiliasi, dan strategi politik mereka.

Meski demikian, dampak tersebut tidak serta-merta berarti hubungan politik para kepala daerah di Sumsel dengan tokoh nasional tertentu langsung berubah. Perlu dilihat bagaimana perkembangan koalisi pemerintahan, keputusan partai politik, serta komunikasi politik antara pusat dan daerah setelah pengunduran diri Gibran.

Prabowo Hadapi Tahapan Menentukan Pengganti Gibran

Baca Juga: 7 Tahun Perjalanan Gibran: 5 Keputusan yang Mengantarnya dari Solo ke Kursi Wapres

Kekosongan jabatan wakil presiden juga menempatkan Presiden Prabowo Subianto dalam tahapan konstitusional untuk mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR.

Mekanisme ini membuat proses pengisian kursi wakil presiden tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung. MPR akan memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden.

Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur bahwa Presiden menyampaikan dua calon beserta kelengkapan persyaratan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.

Dengan demikian, proses pengisian jabatan tersebut bukan hanya menyangkut pemilihan figur pengganti, tetapi juga melibatkan dinamika komunikasi politik