7 Tahun Perjalanan Gibran: 5 Keputusan yang Mengantarnya dari Solo ke Kursi Wapres

SuaraSumsel.id - Karier politik Gibran Rakabuming Raka bergerak melalui sejumlah persimpangan penting dalam waktu relatif singkat. Berawal dari dunia bisnis kuliner, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu masuk ke partai politik, memenangi Pilkada Solo, kemudian melangkah ke panggung nasional sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Namun, perjalanan tersebut tidak hanya berisi kemenangan politik. Ada dinamika internal partai, perubahan aturan pencalonan, kontroversi politik, hingga persoalan hukum yang kembali menjadi sorotan menjelang pengajuan pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden pada November 2026.

Pada Kamis (12/11/2026), Gibran menyerahkan surat pengunduran diri secara formal kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Gibran meminta lembaganya segera memproses surat tersebut.

Sebelum sampai pada momentum itu, terdapat lima titik balik yang membentuk perjalanan politik Gibran dari Solo menuju Istana Wakil Presiden.

1. Meninggalkan dunia bisnis, masuk PDIP pada 2019

Sebelum dikenal sebagai pejabat publik, Gibran lebih dahulu membangun aktivitas di dunia usaha, terutama bisnis kuliner. Namanya mulai masuk dalam pemberitaan politik ketika mendaftarkan diri sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada 23 September 2019.

Langkah tersebut menjadi awal keterlibatannya dalam politik elektoral. Tidak lama setelah bergabung dengan partai, Gibran menyatakan keseriusannya mengikuti kontestasi Pemilihan Wali Kota Solo 2020.

Pada Desember 2019, Gibran mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota melalui DPD PDIP Jawa Tengah. Langkah itu menjadi perhatian karena DPC PDIP Solo sebelumnya telah memiliki kandidat yang dipersiapkan untuk maju dalam pilkada.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa jalan politik Gibran tidak sepenuhnya berlangsung tanpa dinamika. Ia harus melewati proses pencalonan di tengah perbedaan pilihan politik di tingkat internal partai.

Baca Juga: Gibran Ajukan Pengunduran Diri, DPR Besok Bahas Pemakzulan: Mana yang Diproses Dulu?

Titik ini penting karena Gibran yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha mulai membangun identitas baru sebagai kader partai dan calon pemimpin daerah.

2. Memenangi Pilkada Solo dan menjadi wali kota pada 2021

Titik balik berikutnya terjadi ketika DPP PDIP memberikan rekomendasi kepada Gibran untuk maju dalam Pilkada Solo 2020 bersama Teguh Prakosa.

Pasangan Gibran-Teguh kemudian memenangkan kontestasi tersebut. Keduanya memperoleh 35.055 suara berdasarkan data yang diberitakan detikJateng.

Pada 26 Februari 2021, Gibran dan Teguh resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta.

Jabatan tersebut menjadi pengalaman eksekutif pertama Gibran di pemerintahan. Dari sebelumnya berkutat dengan aktivitas bisnis, ia mulai menjalankan tugas sebagai kepala daerah yang berhadapan langsung dengan persoalan pelayanan publik, pembangunan kota, dan tata kelola pemerintahan.

Balai Kota Solo menjadi panggung awal Gibran membangun rekam jejak sebagai pejabat publik. Namun, masa kepemimpinannya belum genap satu periode ketika namanya mulai masuk dalam pembicaraan politik nasional.

3. Putusan MK membuka jalan menuju pencalonan wakil presiden

Perubahan besar dalam perjalanan politik Gibran terjadi menjelang Pemilihan Presiden 2024. Saat itu, Gibran masih berusia 36 tahun dan menjabat sebagai Wali Kota Solo. Ketentuan usia minimal calon presiden dan wakil presiden menjadi salah satu hambatan karena aturan sebelumnya menetapkan batas usia 40 tahun.

Pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mengubah ketentuan sehingga seseorang yang belum berusia 40 tahun dapat menjadi calon presiden atau wakil presiden apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.

Putusan itu kemudian menjadi salah satu titik penting dalam pencalonan Gibran.

Pada 21 Oktober 2023, Partai Golkar menyatakan dukungan terhadap Gibran untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sehari kemudian, 22 Oktober 2023, Prabowo-Gibran diumumkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju.

Keputusan tersebut mengubah posisi Gibran secara drastis. Ia yang sebelumnya memimpin pemerintahan tingkat kota kini berada dalam kontestasi untuk menduduki jabatan tertinggi kedua di Indonesia.

Pencalonan itu juga memicu perdebatan publik mengenai putusan MK, konflik kepentingan, dan proses politik yang mengantarkan Gibran menjadi cawapres. Perdebatan tersebut terus menjadi bagian dari catatan perjalanan politiknya.

4. Meninggalkan Balai Kota Solo dan dilantik sebagai Wakil Presiden

Setelah mengikuti kontestasi Pilpres 2024 bersama Prabowo, pasangan tersebut ditetapkan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Gibran kemudian mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Surakarta pada Juli 2024. Pengunduran dirinya disahkan melalui rapat paripurna DPRD Solo.

Langkah itu menjadi peralihan penting dari pemerintahan daerah menuju pemerintahan nasional.

Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029 dalam Sidang Paripurna MPR.

Gibran menjadi salah satu wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Dari Balai Kota Solo, ia kini menempati posisi di Istana Wakil Presiden.

Perubahan jabatan tersebut sekaligus menempatkannya dalam lingkaran pengambilan keputusan pemerintahan nasional. Perannya sebagai wakil presiden menjadi babak baru yang berbeda dari pengalaman sebelumnya sebagai kepala daerah.

5. Polemik dokumen pendidikan dan pengajuan pengunduran diri pada 2026

Titik balik kelima muncul ketika persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi sorotan.

Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan tersebut menyatakan dokumen yang menjadi objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum.

Perkembangan hukum itu kemudian memicu perdebatan politik, termasuk dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Penting dicatat, dorongan penggunaan HMP merupakan proses politik dan tidak otomatis berarti Gibran telah dimakzulkan. Mekanisme pengajuan pendapat DPR dan pemberhentian presiden atau wakil presiden memiliki tahapan konstitusional tersendiri.

Di tengah perkembangan tersebut, kabar mengenai pengunduran diri Gibran mulai mencuat pada 10 November 2026. Ketua Umum Projo Budi Arie kemudian membenarkan adanya pengunduran diri tersebut.

Dua hari setelah kabar itu berkembang, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri secara formal kepada MPR pada Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Gibran meminta agar surat tersebut segera diproses. Pimpinan MPR selanjutnya akan membahas langkah kelembagaan untuk menindaklanjuti pengajuan tersebut.

Hingga proses itu berjalan, pengajuan surat pengunduran diri perlu dibedakan dari selesainya seluruh tahapan ketatanegaraan yang menentukan status jabatan wakil presiden.

Perjalanan Politik yang Berubah dalam Tujuh Tahun

Dari mendaftar sebagai kader PDIP pada September 2019 hingga mengajukan pengunduran diri sebagai wakil presiden pada November 2026, perjalanan politik Gibran memperlihatkan perubahan posisi yang signifikan.

Ia pernah menjadi pengusaha, kader partai, Wali Kota Solo, calon wakil presiden, hingga menduduki jabatan RI-2.

Lima titik balik tersebut juga memperlihatkan bahwa perjalanan politik seorang pejabat publik tidak hanya ditentukan oleh kemenangan dalam pemilihan. Keputusan partai, aturan konstitusi, dukungan koalisi, dinamika politik, dan proses hukum turut membentuk arah kariernya.

Kini, setelah surat pengunduran diri diserahkan kepada MPR, babak berikutnya dalam perjalanan politik Gibran masih menunggu proses kelembagaan dan perkembangan politik selanjutnya.