Gibran Ajukan Pengunduran Diri, DPR Besok Bahas Pemakzulan: Mana yang Diproses Dulu?

SuaraSumsel.id - Dua jalur politik kini bergerak beriringan di tengah polemik jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di satu sisi, Gibran dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, DPR tetap menjadwalkan pembahasan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan proses pemakzulan.

Situasi ini memunculkan pertanyaan: mana yang lebih dahulu diproses, pengunduran diri Gibran atau usulan pemakzulan melalui DPR?

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran pada Rabu (11/11/2026). Ia juga membenarkan bahwa surat tersebut telah diserahkan kepada Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

"Betul," kata Budi Arie saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut.

Namun, penyerahan surat kepada Presiden belum serta-merta memastikan jabatan Wakil Presiden resmi kosong. Status pemberhentian Gibran masih membutuhkan kejelasan mengenai proses formal dan konstitusional yang harus ditempuh.

Pada saat bersamaan, DPR telah menerima usulan penggunaan HMP yang ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan usulan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).

Dua perkembangan ini membuat proses politik dan ketatanegaraan terkait posisi RI-2 menjadi perhatian publik.

DPR Tetap Proses Usulan HMP pada 12 November

Saan Mustopa menjelaskan, usulan HMP telah memenuhi persyaratan pengajuan karena ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Jumlah tersebut melampaui ketentuan minimal 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi.

Baca Juga: Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Harus Ajukan 2 Nama Ini ke MPR, Siapa Saja?

Menurut Saan, usulan tersebut akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR, termasuk pembahasan di tingkat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum dibawa ke forum paripurna.

Materi HMP berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden. Dasar yang digunakan para pengusul merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Meski demikian, 120 tanda tangan tersebut belum berarti Gibran telah dimakzulkan.

Rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis merupakan bagian dari proses pengajuan dan tindak lanjut hak DPR. Masih terdapat tahapan yang harus dilalui sebelum usulan tersebut dapat berkembang menjadi proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.

Jika proses berlanjut ke pemakzulan, DPR harus membuktikan dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Pengunduran Diri Gibran Tidak Otomatis Menghentikan Proses DPR

Di sisi lain, pengunduran diri merupakan jalur berbeda dari pemakzulan. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses konstitusional. Sementara itu, Pasal 8 mengatur kondisi apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden atau Wakil Presiden.

Dengan demikian, pengunduran diri dan pemakzulan tidak bisa disamakan sebagai satu proses yang sama.

Apabila pengunduran diri Gibran diproses secara formal hingga menyebabkan kekosongan jabatan, mekanisme pengisian posisi Wapres akan mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Namun, persoalan yang muncul adalah bagaimana nasib usulan HMP apabila pengunduran diri Gibran lebih dahulu dinyatakan sah.

Apakah DPR masih dapat melanjutkan pembahasan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wapres? Ataukah proses tersebut kehilangan objek karena yang bersangkutan sudah tidak lagi menduduki jabatan?

Pertanyaan ini membutuhkan penjelasan hukum tata negara karena UUD 1945 mengatur mekanisme pengunduran diri dan pemakzulan melalui ketentuan yang berbeda.

Karena itu, belum tepat menyimpulkan bahwa pengunduran diri otomatis menggugurkan HMP. Sebaliknya, belum ada pula dasar untuk menyatakan bahwa proses pemakzulan pasti tetap berlanjut tanpa mempertimbangkan perubahan status jabatan.

Surat ke Presiden dan Proses di MPR Perlu Dibedakan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya telah menjelaskan mekanisme konstitusional apabila Gibran mengundurkan diri.

Menurut Yusril, harus ada pernyataan tertulis dari Wakil Presiden yang ditujukan kepada MPR. Setelah terjadi kekosongan jabatan, MPR kemudian meminta Presiden mengajukan dua calon untuk dipilih sebagai pengganti.

Penjelasan tersebut menjadi penting karena kabar penyerahan surat Gibran kepada Prabowo belum otomatis menjawab seluruh tahapan administrasi dan ketatanegaraan.

Dengan kata lain, perlu dibedakan antara penyampaian surat kepada Presiden, pernyataan pengunduran diri yang ditujukan kepada MPR, dan proses formal yang berujung pada kekosongan jabatan.

Hingga Rabu (11/11/2026) malam, konfirmasi yang tersedia mengenai penyerahan surat berasal dari Budi Arie. Belum ada pengumuman resmi dari MPR yang menyatakan jabatan Wakil Presiden telah kosong.

Dua Proses, Satu Persoalan Ketatanegaraan

Perkembangan ini menempatkan DPR, Presiden, dan MPR dalam posisi penting untuk memberikan kepastian mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden.

DPR memiliki kewenangan menggunakan hak menyatakan pendapat dan menjalankan tahapan konstitusional apabila terdapat dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.

Sementara itu, apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, pengisian posisi tersebut menjadi kewenangan MPR melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 8 UUD 1945.

Karena itu, agenda politik pada Kamis (12/11/2026) akan menjadi perkembangan penting untuk melihat sejauh mana usulan HMP diproses di DPR. Pada saat yang sama, publik juga menunggu kejelasan mengenai status surat pengunduran diri Gibran.

Persoalannya bukan sekadar apakah Gibran akan tetap menjadi Wakil Presiden atau tidak. Lebih jauh, perkembangan ini akan menguji bagaimana dua mekanisme konstitusional berjalan ketika pengunduran diri seorang pejabat beriringan dengan proses politik di parlemen.