28 Hari Kasus Pengeroyokan Wartawan, Koalisi Pers Beri Polda Sumsel Ultimatum 1 Minggu

Kapolda juga menegaskan kejadian serupa tidak boleh terulang dan kepolisian akan melawan premanisme.

Koalisi Pers Sumsel menilai komitmen tersebut perlu dibuktikan melalui langkah konkret. Karena itu, mereka kembali mendatangi Mapolda untuk meminta keterbukaan mengenai perkembangan dan hasil investigasi.

"Kami percaya bahwa kemitraan antara pers dan kepolisian harus dibangun di atas penghormatan terhadap profesi, transparansi, serta penegakan hukum. Kemitraan tidak boleh dimaknai sebagai pembungkaman sikap kritis pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial," kata Ardhy.

Empat tuntutan Koalisi Pers Sumsel

Dalam Aksi Simpatik Jilid II, Koalisi Pers Sumsel menyampaikan empat tuntutan kepada Polda Sumsel.

Pertama, mendesak pengusutan tuntas kasus pengeroyokan terhadap dua wartawan di Palembang. Kepolisian diminta mengungkap seluruh pihak yang terlibat, menangkap dan memproses para pelaku, serta menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi aktor intelektual.

Kedua, menagih janji Kapolda Sumsel mengenai investigasi menyeluruh. Koalisi meminta perkembangan dan hasil investigasi dibuka kepada publik sebagaimana komitmen yang disampaikan dalam pertemuan pada aksi jilid pertama.

Ketiga, mendesak penegakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koalisi meminta setiap tindakan yang terbukti menghalangi atau menghambat kerja jurnalistik diproses sesuai ketentuan UU Pers dan aturan pidana lain yang relevan.

Keempat, memberikan tenggat waktu satu minggu kepada kepolisian untuk menunjukkan kemajuan penanganan perkara.

Baca Juga: Pengeroyokan Dua Wartawan Belum Tuntas, Koalisi Pers Sumsel Beri Polda Ultimatum

Apabila tidak ada perkembangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam tenggat tersebut, Koalisi Pers Sumsel menyatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional.

Sejumlah lembaga yang akan didatangi antara lain Mabes Polri atau Divisi Propam, Komisi III DPR RI, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, dan Ombudsman Republik Indonesia.

Koalisi Pers Sumsel menegaskan aksi tersebut bukan semata-mata bentuk solidaritas terhadap dua jurnalis yang menjadi korban kekerasan. Gerakan itu juga dimaksudkan untuk mengawal kemerdekaan pers, mendorong penegakan hukum, dan memastikan keamanan jurnalis saat menjalankan tugas peliputan.