Hina Pribadi Rocky Gerung, Refly Harun ke Ngabalin: Gak Pantas sama Jabatan

SuaraSumsel.id - Belum lama ini, Rocky Gerung diserang secara pribadi oleh tenaga ahli utama KSP, Ali Mocthar Ngabalin. Ia diserang dengan menyinggung perihal pribadi Rocky Gerung yang belum menikah.

Heboh dengan serangan Ngabalin, Refly Harun membela Rocky. Menurut Refly Harun, komunikasi pejabat publik seperti Ngabalin memang tidak pantas.

Sebagai pejabat publik dengan dua jabatan sekaligus yang dibiayai oleh uang rakyat, Ngabalin ialah contoh pejabat publik yang gagal dalam berkomunikasi.

Apalagi jika kapasitasnya mewakili istana, maka kesalahan Ngabalin bisa dua kali lipat.

"Kalimat ngabalin di media sosialnya memang tidak pantas disebut oleh pejabat publik," kata Refly Harun.

Ia menegaskan, jika dirinya hanya ingin memberikan pembelajaran komunikasi oleh pejabat publik. Sebagai orang yang dibiayai oleh uang rakyat dengan dua jabatan baik di KSP dan komisaris BUMN, pernyataan Ngabalin sungguh tidak berkualitas.

Merujuk pernyataan klasik, jika proses berdebat harus memiliki subtansi.

"Orang-orang yang berdebat dengan tidak substansi, maka akan menyerang secara substansi," sambung Refly.

Karena yang mengucapkan Ngabalin, pernyataannya bukan pada ranah privat lagi.

Baca Juga: BMKG: Sumsel Tetap Alami Hujan Meski Musim Kemarau

Acap kali, sambung Refly, Ngabalin ini mengkritik dengan menghina serta merendahkan orang lain. Misalnya saja, saat banyak orang mengkritik KPK, ia menyebut otak sungsang.

"Dia selalu menggunakan kata-kata kasar dan menghina. Apa iya begitu, juru bicara istana berbicara begitu. Lalu kenapa Kepala KSP, Moeldoko juga membiarkan," sambung ia.

Dikatakan Refly, pejabat publik diikat oleh etika.

Ia pun mencontohkan diri sendiri, sebagai masyarakat sipil pun jika berdebat memilih atau mempersiapkan kata-kata yang tidak menghina, atau malah bisa berujung penghinaan atau pengancaman.

"Mungkin mereka ini merasa dekat dengan istana, sehingga merasa aman jika mengeluarkan kata-kata menghina,"ujar Refly

Refly kembali menegaskan etika pejabat publik harus ditegakkan.