SuaraSumsel.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjawab reaksi protes atas masuknya Warga Negara Asing atau WNA masuk saat PPKM Darurat diperbelakukan sejak 3 Juli lalu.
Ia mengungkapkan, kedatangan WNA masih sesuai dengan prosedur.
Terakhir kedatangan tenaga kerja asing yakni TKA China di bandara Makassar Sulawesi Selatan yang kemudian mendapatkan reaksi dari masyarakat.
Prosedur standar yang juga berlaku, sambung Luhut diberlakukan pada WNA yang baru masuk tersebut.
"Semua orang asing yang datang ke Indonesia itu harus punya vaccine card (kartu vaksin). Jadi harus orang yang sudah divaksin dua kali. Tidak boleh orang datang ke Indonesia itu belum dapat kartu vaksin dua kali," kata Luhut dikutip dari Antara pada Selasa (6/7/2021).
Selain setelah divaksin, WNA juga harus melakukan tes PCR dengan hasil yang negatif. Tiba di Indonesia, kata Menteri Luhut, WNA melakukan PCR kembali.
"Dan dia tinggal selama 8 hari dikarantina. Setelah itu dia di-PCR lagi, kalau negatif, baru dia bisa keluar," ujar Luhut.
Prosedur serupa juga diberlakukan di belahan dunia lain dengan masa karantina yang bisa berbeda-beda yakni 8 hari, 14 hari, hingga ada yang 21 hari.
"Nah kita melihat dari studinya, dari negara-negara yang kita anggap cukup baik itu kita berikan 8 hari," ungkap dia.
Baca Juga: Akhir Pelarian Begal Sadis Asal OKU Sumsel, Mati Ditembak Polisi
Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali itu menyebut tidak ada yang aneh dalam prosedur masuk untuk WNA ke Indonesia karena kebijakan dibukanya pintu masuk WNA dilakukan atas azas respirokal.
"Jadi kita kan mesti memperlakukan resiprokal. Di dunia lain lakukan begitu, kita harus lakukan begitu. Nggak bisa dong bernegara itu, lu mau, gue nggak mau. Nggak bisa begitu," ujar Menko Luhut.
Terhitung mulai 6 Juli 2021 WNA yang masuk ke Indonesia wajib mengantongi kartu/bukti vaksinasi dan hasil PCR negatif Covid-19.
Sementara itu pengecualian sertifikat vaksinasi diberikan kepada diplomat dan kunjungan pejabat asing setingkat menteri sesuai dengan praktek hubungan diplomatik yang juga diterapkan negara lain. (Antara)
Berita Terkait
-
Usai Marahi Pimpinan Perusahaan, Anies Langsung Pidanakan Ray White dan Equity Life
-
PPKM Darurat, Pembelajaran Tatap Muka di Tabanan Bali Ditunda
-
Luhut Panjaitan Sebut Obat Invermectin Ampuh Sembuhkan Pasien Covid-19 Gejala Ringan
-
Wali Kota Malang Menganulir Kebijakan Matikan Lampu PJU, Warganet: Akhirnya gak gelap lagi
-
Geruduk Ruko di Bandung, Polisi Temukan 8 Pria Lagi Asyik Ngamar Bareng Terapis
Terpopuler
- Banyak UMKM Mundur dari Rans Carnival Jogja, Warganet Pasang Badan Bantu Larisin
- Tak Ingin Sakiti Hati Warga Jogja, OM Wawes Pilih Batal Manggung di RANS Carnival
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- Tolak Andrea Bocelli, GPCI Bakal Gelar Konser Besar Galang Dana Palestina
- Konser Andrea Bocelli di Borobudur Tetap Digelar, KIBBM Siapkan Tablig Akbar Penolakan
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
2 Juta Hektare Gambut Sumsel Punya Potensi Ekonomi, Bambu Betung dan Jelutung Diuji
-
Nelayan Air Nyatoh Kehilangan Penghasilan, Tangkapan Ikan Teri Turun akibat Laut Keruh
-
Hujan Sudah Turun, Karhutla Sumsel Belum Tuntas, Seberapa Efektif Dry Ice dan OMC?
-
Kambang Iwak Diterjang Pohon Tumbang, Palembang Hadapi Ancaman Pohon Tua saat Musim Hujan
-
Membaca Jongot: Hutan Warisan Suku Musi yang Menawarkan Harapan di Tengah Krisis Iklim